My Blog

Rabu, 30 April 2014

Perbandingan Tingkat Kesejahteraan Antar Provinsi

TINGKAT KESJAHTERAAN

Di Negara Indonesia ada banyak Provinsi yang tersebar di setiap pulaunya, dan disetiap provinsi – provinsi tersebut ada perbedaan – perbedaan yang mengenai tentang tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan ketimpangan di berbagai bidang. Dalam tulisan yang saya buat ini saya akan menjelaskan perbedaan beberapa provinsi di indonesia terutama di pulau jawa yang terkait dengan tingkatan – tingkatan perbedaan tersebut.

Banten

Kemiskinan

gambar di bawah ini menjelaskan pesentase penduduk miskin dan garis kemiskinan

lalu selanjutnya ada persentase menurut kabupaten/kota

Pengangguran

persentase tingkat pengangguran yang ada di provinsi banten dari tahun 2010 – 2013

Jumlah penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas di Provinsi Banten Menurut Kabupaten/Kota

Pendidikan

persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi Banten yang diambil dari tahun 2008 – 2012

Jumlah sekolah, murid, dan guru yang diambil dari tahun 2008 – 2013

DKI Jakarta

Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan September 2013 sebesar 375,70 ribu orang (3,72 persen). Dibandingkan dengan Maret 2013 (354,19 ribu orang atau 3,55 persen), jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 21,51 ribu atau meningkat 0,17 poin. Sedangkan dibandingkan dengan September 2012 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 366,77 ribu orang (3,70 persen), jumlah penduduk miskin meningkat 8,93 ribu atau meningkat 0,02 poin.

Garis Kemiskinan (GK) bulan September 2013 sebesar Rp 434.322 per kapita per bulan, lebih tinggi dari Garis Kemiskinan Maret 2013 sebesar Rp 407.437 per kapita per bulan dan dari Garis Kemiskinan September 2012 sebesar Rp 392.571 per kapita per bulan.

dibawah ini adalah tabel Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskindi DKI Jakarta September 2012 – Maret 2013 – September 2013

selanjutanya adalah Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di DKI Jakarta, 2003-2013 (Maret) dan September 2013

Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/bulan) di DKI Jakarta 2003-2013 (Maret)

Sepuluh Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar Terhadap Garis Kemiskinan Makanan beserta Kontribusinya (%), September 2013

Sepuluh Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar Terhadap Garis Kemiskinan Non Makanan beserta Kontribusinya (%), September 2013

Pengangguran

Jumlah angkatan kerja di Provinsi DKI Jakarta pada Agustus 2013 mencapai 5,18 juta orang, berkurang 189 ribu orang dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja Agustus 2012 yaitu 5,37 juta orang. Jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi DKI Jakarta pada bulan Agustus 2013 sebesar 4,71 juta orang, berkurang 126 ribu orang jika dibandingkan dengan keadaan bulan Agustus 2012 sebesar 4,84 juta orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi DKI Jakarta pada bulan Agustus 2013 mencapai 9,02 persen, mengalami penurunan sebesar 0,85 poin dibandingkan keadaan Agustus 2012 yaitu 9,87 persen. Pada periode Agustus 2012 – Agustus 2013, ada penambahan penduduk yang bekerja di sejumlah sektor, yaitu sektor Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi sebesar 67,66 ribu orang, sektor Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan sekitar 38,10 ribu orang, sektor konstruksi sekitar 3,74 ribu orang, sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,18 ribu orang, dan Sektor Listrik, Gas, dan Air sebesar 0,75 ribu orang. Sementara sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan mengalami penurunan sebesar 193,32 ribu, sektor Industri Pengolahan menurun 24,61 ribu orang, dan sektor Pertanian dan Transportasi masing-masing mengalami penurunan sebesar 9,99 ribu orang dan 9,26 ribu orang. Pada keadaan Agustus 2013 di Provinsi DKI Jakarta sektor formal mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja yaitu 70,96 persen, sedangkan sektor informal sebesar 29,04 persen. Berdasarkan jumlah jam kerja pada Agustus 2013, sebanyak 4,22 juta orang (89,54 persen) bekerja di atas 35 jam per minggu, sedangkan penduduk yang bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 8 jam per minggu hanya 37,59 ribu orang (0,80 persen). Pada Agustus 2013, pekerja yang berpendidikan SLTP ke bawah merupakan yang terbanyak, yaitu 1,64 juta orang (34,70 persen), diikuti dengan pendidikan SMA Umum sebanyak 1,13 juta orang (24,08 persen), SMA Kejuruan sebesar 999,32 ribu orang (21,20 persen), selanjutnya pendidikan Diploma dan Universitas sebanyak 943,36 ribu orang (20,02 persen). Tingkat Pengangguran Terbuka menurut kabupaten/kota administrasi di Provinsi DKI Jakarta pada keadaan Agustus 2013, angkanya berkisar antara 6,03 persen terdapat di Kabupaten Kepulauan Seribu, dan 9,67 persen terdapat di Kota Jakarta Utara. Pada tingkat pendidikan SLTP Ke bawah, SMA Umum serta Diploma/Universitas, tingkat pengangguran cenderung mengalami penurunan, sementara untuk tingkat pendidikan SMA Kejuruan mengalami kenaikan. Penurunan tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada jenjang pendidikan Diploma/Universitas sebesar 5,11 poin.

Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Utama, Tahun 2012-2013 (Ribu Orang)

Jawa Barat

kemiskinan

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Jawa Barat pada bulan September 2013 sebesar 4.382.648 orang (9,61persen). Dibandingkan dengan bulan Maret 2013 sebesar 4.297.038 orang (9,52 persen), jumlah penduduk miskin bulan September 2013 mengalami kenaikan sebesar 85.610 orang (0,09 persen).

Garis kemiskinan Jawa Barat bulan September 2013 sebesar Rp. 276.825,- atau mengalami peningkatan sebesar 9,64 persen dibandingkan dengan garis kemiskinan bulan Maret 2013 (Rp.252.496,-).

pengangguran

Jumlah angkatan kerja di Jawa Barat pada bulan Agustus 2012 adalah 20.150.094 orang, terjadi peningkatan dibandingkan dengan keadaan pada bulan Agustus 2011 yang pada saat itu angkatan kerja berjumlah19.356.624 orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pun naik dari 62,27 persen pada Agustus 2011 menjadi 63,78 persen pada Agustus 2012.

Pada Agustus 2011 penganggur di Jawa Barat mencapai1.901.843 orang, sedangkan pada bulan Agustus 2012 tercatat penganggur sebanyak 1.828.986orang. Dengan demikian,dalam waktu satu tahun terjadi penurunan jumlah penganggur sebanyak 72.857 orang. Dibandingkan dengan Agustus 2011 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat mengalami penurunan sebesar 0,75 persen yaitu dari 9,83 persen menjadi 9,08 persen.

Jawa Tengah

kemiskinan

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Jawa Tengah pada Maret 2012 mencapai 4,977 juta orang (15,34 persen), berkurang 130 ribu orang (0,42 persen) jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2011 yang sebesar 5,107 juta orang (15,76 persen)

Selama periode Maret 2011 – Maret 2012, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sekitar 91,4 ribu orang (dari 2,093 juta orang pada Maret 2011 menjadi 2,001 juta orang pada Maret 2012), sementara di daerah perdesaan berkurang 38,6 ribu orang (dari 3,015 juta orang pada Maret 2011 menjadi 2,976 juta orang pada Maret 2012)..

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2011 sebesar 14,12 persen menurun menjadi 13,49 persen pada Maret 2012. Begitu juga dengan penduduk miskin di daerah perdesaan yaitu dari 17,14 persen pada Maret 2011 menjadi 16,89 persen pada Maret 2012.

Garis Kemiskinan di Jawa Tengah kondisi Maret 2012 sebesar Rp. 222.327,- per kapita per bulan. Untuk daerah perkotaan Garis Kemiskinan Maret 2012 sebesar Rp. 234.799,- per kapita per bulan atau naik 5,56 persen dari kondisi Maret 2011 (Rp. 222.430,- per kapita per bulan). Garis Kemiskinan di perdesaan juga mengalami peningkatan sebesar 6,54 persen menjadi sebesar Rp. 211.823,- per kapita per bulan dibandingkan dengan Maret 2011 yaitu sebesar Rp. 198.814,- per kapita per bulan.

Pengangguran

Jumlah angkatan kerja di Jawa Tengah Februari 2013 mencapai 16,91 juta orang, berkurang sekitar 186 ribu orang dibanding angkatan kerja Agustus 2012 sebesar 17,09 juta orang dan berkurang 213 ribu juta orang jika dibanding Februari 2012 yang sebesar 17,12 juta orang.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Tengah pada Februari 2013 mencapai 5,57 persen, mengalami penurunan sebesar 0,06 persen dibanding TPT Agustus 2012 dengan nilai TPT sebesar 5,63 persen dan jika dibandingkan dengan Februari 2012 juga mengalami penurunan sebesar 0,31 persen poin dengan nilai TPT sebesar 5,88 persen.

Berdasarkan jumlah jam kerja pada Februari 2013, sebanyak 11,44 juta orang (71,66 persen) bekerja di atas 35 jam per minggu, sedangkan penduduk yang bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 15 jam per minggu mencapai 948 ribu orang (5,93 persen).

Jenjang pendidikan SD ke bawah pada Februari 2013 masih tetap mendominasi penduduk yang bekerja di Jawa Tengah yaitu sekitar 8,86 juta orang (55,50 persen) dan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sekitar 2,90 juta orang (18,13 persen).

Jawa Timur

Kemiskinan

penduduk miskin di Jawa Timur sebanyak 6.022.590 jiwa (16,68%) dan data PPLS08 hasil veriﬁkasi 30 Oktober 2009 jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebanyak 3.079.822 Rumah Tangga Miskin (RTM) by name by address tersebar di 8.505 desa/kelurahan, 662 kecamatan dan 38 kabupaten/kota.

Rumah tangga miskin tersebut terbagi ke dalam strata sangat miskin sebanyak 493.004 (16%), miskin 1.256.122 (41%) dan hampir miskin 1.330.696 (43%). Penurunan kemiskinan nasional dari bulan Maret 2011 (12,49%) ke September 2011 (12,36%) atau turun sebanyak 130 ribu orang. Penurunan kemiskinan pada periode yang sama di Jawa Timur bulan Maret 2011 (14,23%) ke bulan September 2011 (13,85%) atau turun sebanyak 128,9 ribu orang.Dengan demikian Jawa Timur telah memberikan kontribusi penurunan kemiskinan nasional sebanyak 99,15%. Keberhasilan program penanggulangan kemiskinan tidak terlepas dari kontribusi dan kerjasama semua pihak baik pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kalangan swasta,lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan unsur lainnya secara terpadu dan berkesinambungan.

pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur pada Februari 2013 mencapai 4,00 persen, menurun dibanding TPT Agustus 2012 (4,12 persen) dan TPT Februari 2012 (4,14 persen). Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur pada Februari 2013 mencapai 20,095 juta orang, bertambah sekitar 0,194 juta orang dibanding angkatan kerja Agustus 2012 sebesar 19,901 juta orang, dan juga lebih tinggi 0,264 juta orang dibanding Februari 2012 sebesar 19,831 juta orang. Jumlah penduduk yang bekerja di Jawa Timur pada Februari 2013 mencapai 19,291 juta orang, bertambah sekitar 0,209 juta orang dibanding keadaan Agustus 2012 sebesar 19,082 juta. BPS juga menyimpulkan bahwa keadaan ketenagakerjaan di Jawa Timur pada Februari (Triwulan I) tahun 2013 menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan keadaan Agustus 2012. Hal ini terihat dari peningkatan jumlah angkatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran.

DI Yogyakarta

kemiskinan

Tingkat kemiskinan yaitu persentase penduduk miskin dari seluruh penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta pada September 2013 sebesar 15,03%. Apabila dibandingkan dengan keadaan bulan Maret 2013 yang besarnya 15,43% berarti ada penurunan sebesar 0,40% selama setengah tahun. Sedangkan bila dibandingkan dengan kondisi September 2012 dengan persentase penduduk miskin sebesar 15,88%, terjadi penurunan sebesar 0,85%.

Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Agustus 2013 mencapai 6,25 persen. Angka tersebut mengalami peningkatan dibanding TPT Februari 2013 sebesar 5,92 persen dan dibandingkan TPT Agustus 2012 meningkat 6,14 persen. Tenaga kerja di Indonesia pada Agustus 2013 menunjukkan adanya penurunan jumlah angkatan kerja sebanyak 3,0 juta orang dibanding keadaan Februari 2013.

Bangka Belitung

kemiskinan

Perkembangan kemiskinan di Provinsi Kep. Bangka Belitung dalam kurun waktu 2008-2013, secara absolut menurun sebanyak 17,48 ribu jiwa, dengan jumlah penduduk miskin tahun 2013 (Maret) tercatat sebanyak 69 ribu jiwa. Sementara untuk persentase kemiskinan, tahun 2013 mencapai 5,21 persen atau menurun sebesar 3,37 persen dari tahun 2008 dan lebih rendah dari rata-rata kemiskinan nasional (11,37%).

grafik kemiskinan dari tahun 2008 – 2013

Pengangguran

Perkembangan angkatan kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode 2008-2013 cenderung meningkat, jumlah angkatan kerja tahun 2013 (Februari) tercatat sebanyak 663 ribu jiwa yang terdiri dari 641 ribu jiwa penduduk bekerja dan 21,9 ribu jiwa pengangguran terbuka. Jumlah angkatan kerja terbesar terdapat di Kabupaten Bangka mencapai 133,769 jiwa, dan paling rendah di Kabupaten Belitung Timur sebanyak 54.831 jiwa.

Perkembangan Angkatan Kerja Kabupaten/Kota Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2008 dan 2012

Kalimantan Tengah

Kemiskinan

Perkembangan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengahdalam kurun waktu 2008-2013, secara absolut menurun sebanyak 63,05 ribu jiwa, dengan jumlah penduduk miskin tahun 2013 (maret) sebanyak 136.95 ribu jiwa. Seperti halnya dengan kondisi tingkat kemiskinan dari tahun 2008-2013 mengalami penurunan dan hingga akhir tahun 2013 (maret) mencapai 5,93%. Kondisi kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah masih tergolong rendah jika dibandingkan rata-rata tingkat kemiskinan nasional (11,37%).

Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008-2013

Pengangguran

Jumlah angkatan kerja Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2013 (Februari) mencapai 1.157.166 jiwa yang terdiri dari 1.136.066 jiwa penduduk bekerja dan 21.100 jiwa pengangguran terbuka. Jumlah angkatan kerja terbesar terdapat tahun 2012 di Kabupaten Kapuas, yaitu mencapai 181.783 jiwa, dan paling rendah di Kabupaten Sukamara sebanyak 23.234 jiwa.

Perkembangan Angkatan Kerja Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan TengahTahun 2008 dan 2012

Sulawesi Utara

Kemiskinan

Perkembangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utaradalam kurun waktu 2008-2013, secara absolut menurun sebesar 38,10 ribu jiwa, dengan jumlah penduduk miskin tahun 2013(maret) 184 ribu jiwa. Seperti halnya dengan kondisi tingkat kemiskinan dari tahun 2008-2013 mengalami penurunan dan hingga akhir tahun 2013 mencapai 7,88 persen atau menurun sebesar 2,22 persen dari tahun 2008. Kondisi kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara tergolong rendah jika dibandingkan terhadap rata-rata kemiskinan nasional (11,37%).

Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara terhadap Nasional Tahun 2004-2012.

Pengangguran

Jumlah angkatJumlah angkatan kerja tern kerja di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2013 (februari) sebanyak 1.089.084 jiwa atau sekitar 0,9 persen dari total angkatan kerja nasional, yang terdiri dari 1.010.784 jiwa penduduk bekerja dan 78.300 jiwa pengangguran terbuka. Jumlah angkatan kerja terbesar 2012 terdapat di Kota Manado sebanyak 193.115 jiwa

Perkembangan Angkatan Kerja Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2008 dan 2012

Papua

Kemiskinan

Perkembangan kemiskinan di Provinsi Papuadalam kurun waktu 2008-2013, secara absolut meningkat 284,26 ribu jiwa, jumlah penduduk miskin tahun 2013 (februari) tercatat sebanyak 1.017 ribu jiwa. Kondisi kemiskinan di Provinsi Papua masih tergolong tinggi jika dibandingkan rata-rata tingkat kemiskinan kemiskinan nasional, persentase penduduk miskin Papua tahun 2013 (februari) sebesar 31,13 persen. Namun jika dilihat perkembangan dari tahun 2008-2013 tingkat kemiskinan di papua menurun sebesar 5,95 persen dari tahunj 2008.

Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Papua Tahun 2008-2013

Pengangguran

Perkembangan angkatan kerja Provinsi Papua dalam 5 tahun terkahir meningkat. Jumlah angkatan kerja hingga akhir tahun 2013 (februari) mencapai 1693.738 jiwa atau sekitar 1,39 persen dari total angkatan kerja nasional, yang terdiri dari 1.646.038 jiwa penduduk bekerja dan 47.700 jiwa pengangguran terbuka. Persebaran jumlah angkatan kerja terbesar tahun 2012 terdapat di Kota Jayapura, yaitu sebanyak 116.394 jiwa, dan paling rendah di Kabupaten Supiori sebanyak 6.446jiwa.

Perkembangan Angkatan Kerja Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2008 dan 2012

Bali

Kemiskinan

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali selama periode 2008-2013, secara absolut menurun sebanyak 53,18 ribu jiwa, dengan jumlah penduduk miskin tahun 2013 (Maret) sebesar 163 ribu jiwa. Seperti halnya dengan kondisi tingkat kemiskinan dari tahun 2008-2013 mengalami penurunan dan hingga akhir tahun 2013 persentase kemiskinan mencapai 3,95%. Kondisi kemiskinan di Provinsi Bali tergolong rendah jika dibandingkan terhadap rata-rata kemiskinan nasional (11,86%).

Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali Tahun 2008-2013

Pengangguran

Perkembangan angkatan kerja Provinsi Bali dalam 5 tahun terkahir meningkat, jumlah angkatan kerja tahun 20123 (Maret) sebanyak 2.396.371 jiwa atau sekitar 2,03 persen dari total angkatan kerja nasional, yang terdiri dari 2.350.988 jiwa penduduk bekerja dan 24.100 jiwa pengangguran terbuka. Penyebaran angkatan kerja di Bali tahun 2012 terbesar terdapat di Kota Denpasar yaitu sebanyak 429.184 orang, dan paling rendah di Kabupaten Klungkung sebanyak 100.907 jiwa.

Gorontalo

kemiskinan

Perkembangan kemiskinan di Provinsi Gorontalodalam kurun waktu 2008-2013, secara absolut menurun sebanyak 29,01 ribu jiwa, dengan jumlah penduduk miskin tahun 2013 (maret ) 193 ribu jiwa. Seperti halnya dengan kondisi tingkat kemiskinan dari tahun 2008-2013 mengalami penurunan, dan hingga akhir tahun 20123 (maret) persentase kemiskinan sebesar 17,51 atau berkurang sebesar 7,37 persen dari tahun 2008. Kondisi kemiskinan Provinsi Gorontalo masih tergolong tinggi jika dibandingkan terhadap rata-rata tingkat kemiskinan nasional (11,37%).

Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Kemiskinan Provinsi Gorontalo terhadap Nasional Tahun 2008-2013.

Pengangguran

Perkembangan jumlah angkatan kerja Provinsi Gorontalo tahun 2013 (februari) sebanyak 480.389 jiwa meningkat dibandingkan tahun 2008 (429.384 jiwa), yang terdiri dari 459,689 jiwa penduduk bekerja dan 20.700 jiwa pengangguran terbuka. Penyebaran angkatan kerja tahun 2012 terbesar di Kabupaten Gorontalo yaitu mencapai 99.549 jiwa.

Perkembangan Angkatan Kerja Kabupaten/Kota Provinsi GorontaloTahun 2008 dan 2012

Nusa Tenggara Timur (NTT)

Kemiskinan

Perkembangan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu 2004-2012, secara absolut terjadi penurunan, jumlah penduduk miskin tahun 2012 (sept) 1.000,292 ribu jiwa. Seperti halnya dengan kondisi tingkat kemiskinan dari tahun 2004-2012 mengalami penurunan dan hingga akhir tahun 2012 mencapai 11,66%. Kondisi kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur masih tergolong rendah jika dibandingkan terhadap rata-rata kemiskinan nasional (11,86%).

Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008-2013

Pengangguran

Perkembangan angkatan kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga akhir tahun 2013 (februari) mencapai 2.312.520 atau sekitar 1,89 persen dari total angkatan kerja nasional, yang terdiri dari 2.266.120 jiwa penduduk bekerja dan 46.400 jiwa pengangguran terbuka. Jumlah angkatan kerja terbesar terdapat di Kabupaten Timor Tengah Selatan mencapai 220.829 orang, dan paling rendah di Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 26.877 jiwa.

Perkembangan Angkatan Kerja Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 dan 2012

Ketimpangan di berbagai bidang

ketimpangan yang terjadi di berbagai provinsi ada banyak sekali diantaranya ketimpangan pada bidang kesehatan, pada bidang kesehatan sering kali terjadi ketimpangan antar kota dan desa. seperti yang ada pada saat ini, misal rumah sakit mempunyai dokter yang sangat ahli sedangkan di desa seperti puskesmas, dan bidan itu pun harus mempunyai salah satu dokter umum yang sangat ahli dalam bidang kedokteran, dan seharusnya pemerintah melakukan hal tersebut.

Infrastruktur transportasi darat yang terdiri dari sarana jalan, jalan bebas hambatan, rel kereta api, dan jembatan masih terkonsentrasi di pulau Jawa yang dihuni 59 persen dari total populasi negara serta menempati sekira tujuh persen dari luas daratan Indonesia.

Ketimpangan pendidikan Jawa-luar Jawa pun tetap lebar. Sekolah-sekolah dan universitas-universitas terbaik umumnya berada di Jawa.

Menuerut saya solusinya :

Solusi untuk semua masalah semua provinsi – provinsi yang bisa di sebut kurang terkenal atau jarang adanya aktivitas seperti ekonomi, industri dan lainnya, harus meningkatkan aktivitas tersebut secara perlahan, karena hal ini akan membuat seluruh provinsi di indonesia menjadi merata akan pertumbuhan ekonominya, berkurangnya kemiskinan dan pengangguran, meningkatnya sumber daya manusia, dan yang lainnya.

Nama : Neva Deviana

Kelas : 1EB24

NPM : 26213393

Sumber :

Bps.go.id

google.co.id

Kamis, 27 Maret 2014

Kondisi Perekonomian Indonesia Pada periode Ini

Sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi di mana kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi dilakukan oleh pihak swasta. Pada sistem ekonomi pasar, pemerintah hanya mengawasi dan melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara. Sistem ekonomi pasar sesuai dengan ajaran yang dikemukakan oleh Adam Smith. Dalam bukunya Adam Smith menganjurkan agar kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat. Masyarakat menentukan jenis kegiatan apa yang akan dilakukan untuk mencapai kemakmuran. Jika setiap individu makmur, maka negarapun akan makmur. Dalam ekonomi pasar pihak swasta menguasai alat-alat produksi, akibatnya pemilikan tidak terbatas. Setiap individu berusaha meningkatkan keterampilan dan kemampuannya untuk menguasai sector ekonomi, sehingga timbullah persaingan untuk maju.

Pada sistem ekonomi para pemerintah bertugas membuat peraturan dan mengawasi pelaksanaannya. Kegiatan ekonomi pemerintah hanya berhubungan dengan penyelenggaraan negara saja. Sistem ekonomi pasar juga disebut ekonomi pertukaran bebas (free exchange economy)

2. Sasaran Pembangunan Ekonomi pada Periode ini
Presiden Susilo Bambang Yudhyono mengajak para pimpinan daerah menetapkan sasaran pencapaian pembangunan yang realistis di daerah masing-masing. percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat". Presiden juga meminta para kepala daerah untuk mengintegrasikan Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang telah disusun pemerintah bersama dunia usaha dengan keseluruhan rencana pembangunan baik jangka panjang maupun jangka menengah.
SBY menyambut baik niat para pimpinan daerah menggunakan semaksimal mungkin anggaran daerahnya untuk meningkatkan pembangunan. Tapi, SBY minta pimpinan daerah memastikan, ketika melaksanakan proyek ekonomi tertentu maka hasil pembangunan itu langsung mengakibatkan pertumbuhan, mengurangi pengangguran dan kemiskinan dan tetap tidak merusak lingkungan. "Itulah empat sasaran yang jadi sasaran pembangunan ekonomi kita. Pro pertumbuhan, pro penciptaan lapangan kerja, pro pengurangan kemiskinan dan pro kelestarian lingkungan.

3. Prioritas pembangunan indonesia

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Djoko Udjianto mengatakan, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada RAPBN tahun 2014, DPR dan Pemerintah telah menyepakati 11 prioritas nasional.

Prioritas pertama adalah reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang akan diarahkan untuk memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum, transparan serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di pusat dan di daerah.
Prioritas kedua, pendidikan untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju kesejehteraan rakyat, kemandirian, keluruhan budi pekerti, karakter bangsa yang kuat, serta kewirausahaan.
Prioritas ketiga, kesehatan, melalui pendekatan preventif terpadu, tidak hanya kuratif."Sehingga secara keseluruhan dan dapat meningkatkan angka harapan hidup dan pencapaian keseluruhan sasaran millinnium development goal (MDGs) tahun 2015,"
Prioritas keempat, penanggulangan kemiskinan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan yang pro-rakyat, peningkatan kualitas dan dan perlusan kebijakan afirmatif untuk penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan efektivitas program penanggulangan kemiskinan di daerah.
Prioritas kelima, ketahanan pangan yang diarahkan untuk meningkatkan penyediaan bahan pangan melalui peningkatan produksi pangan dalam negeri terutama padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan ikan. Lalu, meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan, meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat, serta perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan.
Prioritas keenam, infrastruktur dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan sarana dan prasana infrastruktur sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), mendukung peningkatan daya saing sektor riill dan meningkatkan Kerja sama Pemerintah dan Swasta (KPS), dalam penyediaan infrastruktur.
Prioritas ketujuh, iklim investasi dan iklim usaha melalui perbaikan kapasitas hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta kebijakan ketenagakerjaan.
Prioritas kedelapan, pembangunan ketahanan energi dan kemandirian energi diarahkan untuk mencapai bauran energi yang dapat menjamin kelangsungan pasokan energi di seluruh wilayah Indonesia, penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT), efisiensi konsumsi dan penghematan energi serta meningkatkan produksi dan pemanfaatan energi yang bersih dan ekonomis.
Prioritas kesembilan, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana ditekankan pada upaya konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan serta meningkatkan daya dukung lingkungan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan dengan disertai upaya pengelolaan risiko bencana dan dampak perubahan iklim global.
Prioritas kesepuluh, daerah tertinggal, terdepan, terluar,dan pasca konflik dimaksudkan untuk menurunkan tingkat kesenjangan antar wilayah yang ditunjukkan dengan masih tingginya jumlah kabupaten tertinggal serta masih beragamnya permasalahan keterisolasian daerah perbatasan, pulau terluar, terpencil, dan pesisir serta pecepatan pembangunan Papua dan Papua Barat.
Prioritas kesebelas, kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi, dimaksudkan dalam rangka pengembangan dan perlindungan kebhinnekaan budaya, karya seni, serta untuk memperkaya khazanah artistik dan intelektual bagi tumbuh-mapannya jati diri dan kemampuan adaptif kompetitif bangsa yang disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Tiga prioritas nasional lainnya adalah

prioritas bidang politik, hukum dan keamanan, yang diarahkan untuk memantapkan kondisi aman dan damai, pencegahan tindak terorisme melalui upaya deradikalisasi yang antara lain dilakukan dengan kegiatan pengembangan nilai-nilai kebangsaan, pendayagunaan industri pertahanan nasional dan peningkatan perlindungan WNI/BHI, penguatan kelembagaan pemberantasan korupsi, pelaksanaan perlindungan saksi dan pelapor, pengembalian aset, peningkatan kepastian hukum dan perlindungan HAM, serta peningkatan peran RI dalam mewujudkan perdamaian dunia.

prioritas bidang perekonomian dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan industri manufaktur, peningkatan kerja sama ekonomi internasional, pelayanan bagi tenaga kerja Indonesia serta peningkatan daya saing koperasi, usaha kecil, mikro dan menengah.

prioritas bidang kesejahteraan, dimaksudkan untuk pembangunan bidang kepariwisataan, agama, kepemudaan, olahraga, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

5. Hasil pembangunan perekonomian

Menurut BPS, pertumbuhan terjadi pada semua sektor ekonomi, tertinggi pada sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 10,19 persen. Adapun sektor dengan pertumbuhan terendah adalah pertambangan dan penggalian sebesar 1,34 persen. “Produk domestik bruto tanpa migas tahun lalu tumbuh 6,25 persen,” demikian keterangan tertulis BPS Menurut BPS, PDB Indonesia pada 2013 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 9.084 triliun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan Rp 2.770 triliun. Per triwulan, PDB Indonesia pada kuartal IV 2013 turun 1,42 persen dibandingkan kuartal III 2013. Namun, jika dibandingkan kuartal IV 2012, PDB pada kuartal IV 2013 naik 5,72 persen. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2013 dari sisi pengeluaran, yakni komponen ekspor barang dan jasa, naik sebesar 5,3 persen. Konsumsi rumah tangga naik 5,28 persen, konsumsi pemerintah naik 4,87 persen, serta pembentukan modal tetap bruto naik 4,71 persen. Adapun komponen impor mengalami pertumbuhan 1,21 persen.

Menteri Keuangan optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2014 dapat mencapai 6,3 persen hingga 6,8 persen, walaupun pada tahun 2013 ini kondisi perekonomian masih belum pulih dari krisis dunia. “Pertumbuhan ekonomi dunia itu diperkirakan masih pada kisaran 3,5 persen. Kita meyakini kalau petumbuhan ekonomi dunia di bawah 4 persen, itu menunjukkan bahwa secara umum dunia ini masih krisis,” Menkeu menambahkan, ekonomi Indonesia pada tahun depan akan terbantu oleh adanya Pemilihan Umum (Pemilu) yang juga akan menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014. "Pada 2014 kita akan terbantu antara lain karena adanya Pemilu, biasanya menjadi satu pendukung bagi pertumbuhan ekonomi. Jadi ini semua sudah diperhitungkan dan kita pastikan masih ada pada kisaran yang kami sebutkan tadi," pungkas Menkeu.

Secara umum kondisi perekonomia Indonesia baik dan kuat. Ini terlihat dari berbagai tanggapan pada pertemuan di G20, APEC, ASEAN, bahkan di East Asia Summit. Mereka Memberikan apresiasi dan tetap confidence terhadap kondisi Indonesia," katanya. Hal tersebut juga terlihat saat pemerintah mengeluarkan sukuk global. "Meski kita masih belum masuk ke investment grade, tapi kita bias mendapatkan yang lebih baik dibandingkan negara-negara yang investment grade," ucapnya. Oleh sebab itu, Menkeu menilai melemahnya nilai tukar rupiah yang terjadi saat ini bukan disebabkan oleh faktor internal perekonomian

Indonesia. "Tapi merupakan dampak dari perkembangan kondisi perekonomian global," jelasnya. Meski demikian, Menkeu mengakui bahwa perkembangan kondisi perekonomian dunia yang melambat tentu berpengaruh dan memberikan sentimen. "Kondisi

pasar tak terhindar dari tekanan akibat adanya perkembangan seperti proses rekapitalisasi krisis dan bailout di Eropa memberikan sentimen negatif terhadap pasar, dan juga keluarnya indikator-indikator ekonomi itu kan tentu bias berpengaruh," urai Menkeu. Terkait penerimaan dan belanja negara, Menkeu menjelaskan, secara persentase lebih baik jika dibandingkan dengan tahun lalu. "Namun harus kita akui ada komponen yang menyolok, yaitu dari pengeluaran yang non K/L, karena ada cost subsidi yang jumlahnya juga cukup besar," jelasnya.