Kondisi Perekonomian Indonesia Pada periode Ini

Sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi di mana kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi dilakukan oleh pihak swasta. Pada sistem ekonomi pasar, pemerintah hanya mengawasi dan melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara. Sistem ekonomi pasar sesuai dengan ajaran yang dikemukakan oleh Adam Smith. Dalam bukunya Adam Smith menganjurkan agar kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat. Masyarakat menentukan jenis kegiatan apa yang akan dilakukan untuk mencapai kemakmuran. Jika setiap individu makmur, maka negarapun akan makmur. Dalam ekonomi pasar pihak swasta menguasai alat-alat produksi, akibatnya pemilikan tidak terbatas. Setiap individu berusaha meningkatkan keterampilan dan kemampuannya untuk menguasai sector ekonomi, sehingga timbullah persaingan untuk maju.

Pada sistem ekonomi para pemerintah bertugas membuat peraturan dan mengawasi pelaksanaannya. Kegiatan ekonomi pemerintah hanya berhubungan dengan penyelenggaraan negara saja. Sistem ekonomi pasar juga disebut ekonomi pertukaran bebas (free exchange economy)

2. Sasaran Pembangunan Ekonomi pada Periode ini 
           Presiden Susilo Bambang Yudhyono mengajak para pimpinan daerah menetapkan sasaran pencapaian pembangunan yang realistis di daerah masing-masing. percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat". Presiden juga meminta para kepala daerah untuk mengintegrasikan Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang telah disusun pemerintah bersama dunia usaha dengan keseluruhan rencana pembangunan baik jangka panjang maupun jangka menengah.
       SBY menyambut baik niat para pimpinan daerah menggunakan semaksimal mungkin anggaran daerahnya untuk meningkatkan pembangunan. Tapi, SBY minta pimpinan daerah memastikan, ketika melaksanakan proyek ekonomi tertentu maka hasil pembangunan itu langsung mengakibatkan pertumbuhan, mengurangi pengangguran dan kemiskinan dan tetap tidak merusak lingkungan. "Itulah empat sasaran yang jadi sasaran pembangunan ekonomi kita. Pro pertumbuhan, pro penciptaan lapangan kerja, pro pengurangan kemiskinan dan pro kelestarian lingkungan.

3. Prioritas pembangunan indonesia 

            Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Djoko Udjianto mengatakan, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada RAPBN tahun 2014, DPR dan Pemerintah telah menyepakati 11 prioritas nasional. 

1. Prioritas pertama adalah reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang akan diarahkan untuk memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum, transparan serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di pusat dan di daerah. 
2. Prioritas kedua, pendidikan untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju kesejehteraan rakyat, kemandirian, keluruhan budi pekerti, karakter bangsa yang kuat, serta kewirausahaan. 
3. Prioritas ketiga, kesehatan, melalui pendekatan preventif terpadu, tidak hanya kuratif."Sehingga secara keseluruhan dan dapat meningkatkan angka harapan hidup dan pencapaian keseluruhan sasaran millinnium development goal (MDGs) tahun 2015," 
4. Prioritas keempat, penanggulangan kemiskinan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan yang pro-rakyat, peningkatan kualitas dan dan perlusan kebijakan afirmatif untuk penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan efektivitas program penanggulangan kemiskinan di daerah.
5. Prioritas kelima, ketahanan pangan yang diarahkan untuk meningkatkan penyediaan bahan pangan melalui peningkatan produksi pangan dalam negeri terutama padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan ikan. Lalu, meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan, meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat, serta perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan. 
6. Prioritas keenam, infrastruktur dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan sarana dan prasana infrastruktur sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), mendukung peningkatan daya saing sektor riill dan meningkatkan Kerja sama Pemerintah dan Swasta (KPS), dalam penyediaan infrastruktur. 
7. Prioritas ketujuh, iklim investasi dan iklim usaha melalui perbaikan kapasitas hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta kebijakan ketenagakerjaan. 
8. Prioritas kedelapan, pembangunan ketahanan energi dan kemandirian energi diarahkan untuk mencapai bauran energi yang dapat menjamin kelangsungan pasokan energi di seluruh wilayah Indonesia, penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT), efisiensi konsumsi dan penghematan energi serta meningkatkan produksi dan pemanfaatan energi yang bersih dan ekonomis. 
9. Prioritas kesembilan, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana ditekankan pada upaya konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan serta meningkatkan daya dukung lingkungan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan dengan disertai upaya pengelolaan risiko bencana dan dampak perubahan iklim global. 
10. Prioritas kesepuluh, daerah tertinggal, terdepan, terluar,dan pasca konflik  dimaksudkan untuk menurunkan tingkat kesenjangan antar wilayah yang ditunjukkan dengan masih tingginya jumlah kabupaten tertinggal serta masih beragamnya permasalahan keterisolasian daerah perbatasan, pulau terluar, terpencil, dan pesisir serta pecepatan pembangunan Papua dan Papua Barat. 
11. Prioritas kesebelas, kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi, dimaksudkan dalam rangka  pengembangan dan perlindungan kebhinnekaan budaya, karya seni, serta untuk memperkaya khazanah artistik dan intelektual bagi tumbuh-mapannya jati diri dan kemampuan adaptif kompetitif bangsa yang disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Tiga prioritas nasional lainnya adalah

       prioritas bidang politik, hukum dan keamanan, yang diarahkan untuk memantapkan kondisi aman dan damai, pencegahan tindak terorisme melalui upaya deradikalisasi yang antara lain dilakukan dengan kegiatan pengembangan nilai-nilai kebangsaan, pendayagunaan industri pertahanan nasional dan peningkatan perlindungan WNI/BHI, penguatan kelembagaan pemberantasan korupsi, pelaksanaan perlindungan saksi dan pelapor, pengembalian aset, peningkatan kepastian hukum dan perlindungan HAM, serta peningkatan peran RI dalam mewujudkan perdamaian dunia.

prioritas bidang perekonomian dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan industri manufaktur, peningkatan kerja sama ekonomi internasional, pelayanan bagi tenaga kerja Indonesia serta peningkatan daya saing koperasi, usaha kecil, mikro dan menengah.

prioritas bidang kesejahteraan, dimaksudkan untuk pembangunan bidang kepariwisataan, agama,  kepemudaan, olahraga, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

5. Hasil pembangunan perekonomian

            Menurut BPS, pertumbuhan terjadi pada semua sektor ekonomi, tertinggi pada sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 10,19 persen. Adapun sektor dengan pertumbuhan terendah adalah pertambangan dan penggalian sebesar 1,34 persen. “Produk domestik bruto tanpa migas tahun lalu tumbuh 6,25 persen,” demikian keterangan tertulis BPS Menurut BPS, PDB Indonesia pada 2013 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 9.084 triliun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan Rp 2.770 triliun. Per triwulan, PDB Indonesia pada kuartal IV 2013 turun 1,42 persen dibandingkan kuartal III 2013. Namun, jika dibandingkan kuartal IV 2012, PDB pada kuartal IV 2013 naik 5,72 persen. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2013 dari sisi pengeluaran, yakni komponen ekspor barang dan jasa, naik sebesar 5,3 persen. Konsumsi rumah tangga naik 5,28 persen, konsumsi pemerintah naik 4,87 persen, serta pembentukan modal tetap bruto naik 4,71 persen. Adapun komponen impor mengalami pertumbuhan 1,21 persen.

            Menteri Keuangan  optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2014 dapat mencapai 6,3 persen hingga 6,8 persen, walaupun pada tahun 2013 ini kondisi perekonomian masih belum pulih dari krisis dunia. “Pertumbuhan ekonomi dunia itu diperkirakan masih pada kisaran 3,5 persen. Kita meyakini kalau petumbuhan ekonomi dunia di bawah 4 persen, itu menunjukkan bahwa secara umum dunia ini masih krisis,”  Menkeu menambahkan, ekonomi Indonesia pada tahun depan akan terbantu oleh adanya Pemilihan Umum (Pemilu) yang juga akan menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014. "Pada 2014 kita akan terbantu antara lain karena adanya Pemilu, biasanya menjadi satu pendukung bagi pertumbuhan ekonomi. Jadi ini semua sudah diperhitungkan dan kita pastikan masih ada pada kisaran yang kami sebutkan tadi," pungkas Menkeu.

            Secara umum kondisi perekonomia Indonesia baik dan kuat. Ini terlihat dari berbagai tanggapan pada pertemuan di G20, APEC, ASEAN, bahkan di East Asia Summit. Mereka Memberikan apresiasi dan tetap confidence terhadap kondisi Indonesia," katanya. Hal tersebut juga terlihat saat pemerintah mengeluarkan sukuk global. "Meski kita masih belum masuk ke investment grade, tapi kita bias mendapatkan yang lebih baik dibandingkan negara-negara yang investment grade," ucapnya. Oleh sebab itu, Menkeu menilai melemahnya nilai tukar rupiah yang terjadi saat ini bukan disebabkan oleh faktor internal perekonomian

            Indonesia. "Tapi merupakan dampak dari perkembangan kondisi perekonomian global," jelasnya. Meski demikian, Menkeu mengakui bahwa perkembangan kondisi perekonomian dunia yang melambat tentu berpengaruh dan memberikan sentimen. "Kondisi

pasar tak terhindar dari tekanan akibat adanya perkembangan seperti proses rekapitalisasi krisis dan bailout di Eropa memberikan sentimen negatif terhadap pasar, dan juga keluarnya indikator-indikator ekonomi itu kan tentu bias berpengaruh," urai Menkeu. Terkait penerimaan dan belanja negara, Menkeu menjelaskan, secara persentase lebih baik jika dibandingkan dengan tahun lalu. "Namun harus kita akui ada komponen yang menyolok, yaitu dari pengeluaran yang non K/L, karena ada cost subsidi yang jumlahnya juga cukup besar," jelasnya.